Polri antisipasi kerusuhan Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelesaikan rekapitulasi dan pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tepat waktu pada 20 Maret mendatang. Adanya berbagai gelombang protes dinilai tidak mengganggu tahapan tersebut.

"Kita masih melihat normal, ya. Pengumuman tanggal 20 Maret masih [sesuai jadwal]," katanya di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, pada Kamis (14/3).

KPU melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 secara berjenjang. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024, rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung pada 15 Februari-2 Maret, kabupaten/kota 17 Februari-5 Maret, provinsi 19 Februari-10 Maret, dan nasional 22 Februari-20 Maret.

KPU kemudian mengumumkan rekapitulasi, yang juga dilaksanakan berjenjang sejak 22 Februari hingga 21 Maret. Lalu, KPU menetapkan hasil pemilu dalam waktu 3 hari usai pemberitahuan/putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Sejauh ini, baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memastikan akan mengajukan sengketa pemilu ke MK. Bahkan, menyiapkan seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) sebagai saksi.

Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, mengatakan, kekalahan jagoannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jawa Tengah (Jateng) tidak lepas dari "campur tangan" penguasa. Dalihnya, Jateng merupakan "kandang banteng" dan Ganjar menjabat gubernur setempat selama 2 periode (2013-2018 dan 2018-2023).

Berkaca 5 tahun lalu, tepatnya 21-22 Mei 2019, kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, menjadi arena kerusuhan seiring meluasnya eskalasi aksi dari para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kecewa dengan hasil pemilu. Kepolisian pun menangkap lebih dari 400 orang.

Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, memastikan pihaknya mengantisipasi kejadian serupa terulang. Pencegahan dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Preventif, bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024, dengan anggota Korsabhara Baharkam Polri dan Polda Metro Jaya.

Ia tidak membocorkan rencana pengamanan yang akan Polri. Pun demikian dengan jumlah anggota yang dikerahkan dalam pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2024. 

"Kita akan kawal tuntas pleno penetapan hasil Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada 20 Maret 2024," ucapnya di Lapangan Apel Korps Sabhara Baharkam Polri, Jawa Barat.